APSR IDI Online KlikPDPI
APSR IDI Online KlikPDPI Halaman Admin Forum Umum Facebook Page Twitter Instagram Youtube
PERHIMPUNAN DOKTER PARU INDONESIA
AWAL DAN PERKEMBANGANNYA
Halaman : 1/7

BAB I
PENDAHULUAN
Berbagai penyakit paru masih akan menjadi masalah kesehatan masyarakat. Morbiditas penyakit infeksi paru & saluran napas masih amat tinggi (33,2%) dan menjadi salah satu penyebab kematian terpenting (25,4%) dalam masyarakat, menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1986. Tuberkulosis sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dan kematian di Indonesia. Berdasarkan SKRT tahun 1992 dikatakan bahwa angka kesakitan TB masih tinggi yang mengakibatkan kematian nomer dua di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kasus AIDS, maka jumlah penderita TB paru cenderung ikut pula meningkat.
Dengan berkembangnya industrialisasi dan semakin banyaknya kendaraan bermotor, akan menimbulkan masalah polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan paru. Penyakit paru obstruktif kronik akan sering timbul. Di samping itu penyakit-penyakit paru yang berhubungan dengan akibat kerja dan lingkungan industri, jumlahnya akan meningkat. Begitu juga penderita asma dapat pula meningkat prevalensinya. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menyebabkan bertambahnya usia harapan hidup. Keadaan ini diikuti dengan perubahan pola hidup masyarakat, antara lain kebiasaan merokok dll akan meningkat, dengan akibat meningkatnya penyakit kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronik.
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang semula bernama Ikatan Dokter Paru Indonesia (IDPI) yang didirikan pada tahun 1973 adalah organisasi profesi yang menghimpun seluruh dokter spesialis paru di Indonesia. Sejak berdirinya sudah menyelenggarakan kongres 7 (tujuh) kali dan menjelang Kongres VIII-PDPI tahun 1999, tercatat 303 dokter spesialis paru anggota PDPI di seluruh Indonesia, diantaranya 43 orang meninggal dunia.
1.1 Latar Belakang
Kelahiran dan perkembangan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pendidikan dokter di Indonesia, yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, pertama-tama dikenal sebagai "dokter Jawa". Lama pendidikan untuk mendapat gelar tersebut hanya 2 tahun, yang pada hakekatnya pekerjaan mereka adalah membantu dokter-dokter Belanda. Melihat kesanggupan "dokter Jawa" tersebut dan mengingat kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan lebih praktis, kemudian pendidikan "dokter Jawa" ini ditingkatkan menjadi 10 tahun, yang kemudian diberi nama "Indische Arts". Adanya dokter ahli paru pada saat itu, terutama melayani penderita-penderita penyakit tuberkulosis paru, juga semula terdiri hanya dari dokter-dokter Belanda, yang kemudian mereka mendidik asisten-asisten dokter Indonesia menjadi / untuk mendapat suatu keahlian didalam bidang Ilmu Penyakit Paru. Jadi dokter ahli paru yang disebut "Long-Arts" pada zaman penjajahan Belanda itu yang berkebangsaan Indonesia juga sudah ada, antara lain Prof. JC. Kapitan, Dr. Agus, Prof. HR. Suroso dll. Para Longarts ini awalnya dididik oleh para radioloog (dokter spesialis radiologi), karena cara deteksi dan diagnosis utama waktu itu ialah secara fluoroskopi (sinar tembus). Para Longarts ini kemudian mengembangkan diri di bidang keilmuan, khususnya ke arah klinik, sehingga dengan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai dokter ditambah kemampuan di bidang radiologi serta bidang klinik, khususnya masalah penyakit paru, ditambah lagi dengan penguasaan segi-segi kedokteran komunitas, jadilah para Longarts ini suatu keahlian yang cukup komprehensif, khususnya di bidang tuberkulosis.
Dari Uraian diatas terlihat, Ilmu Penyakit Paru / Dokter Ahli Paru pada waktu itu, sudah demikian berkembangnya dan sudah berintegritas dalam banyak macam aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Pada waktu itu keadaan penanggulangan penyakit-penyakit paru, khususnya penyakit tuberkulosis paru, yang merupakan penyakit rakyat adalah sama diseluruh Indonesia. Dalam tahun 1908 Pemerintah Hindia Belanda telah membentuk suatu perkumpulan, dinamakan Centrale Vereeniging voor Tuberculose Bestrijding (CVT), yang mendirikan beberapa sanatorium untuk perawatan penderita-penderita tuberkulosis, tetapi usaha preventif yang lebih penting pada waktu itu tidak dijalankan.
Dalam tahun 1933 perkumpulan ini diubah menjadi yayasan, yaitu Stiching Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose (SCVT), yang bertujuan selain mendirikan sanatorium, juga menjalankan usaha-usaha preventip dan pengobatan seperlunya kepada rakyat. SCVT ini mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda, disamping sumber-sumber keuangan lain antara lain, pada setiap hari Senin setiap orang menyumbangkan dana sebanyak 1 sen, yang disebut Maandag-cent. SCVT telah berhasil mendirikan 15 sanatorium besar dan kecil dan 20 biro konsultasi (CB) yang tersebar terutama di Pulau Jawa.
Sejak tahun 1937 SCVT telah mempunyai sebuah klinik di Medan yang berbentuk rumah sakit, yang dikenal sebagai Koningin Emma Kliniek, dilengkapi dengan Biro Konsultasi. Pada waktu itu, hal tersebut sudah merupakan suatu kemajuan dibidang pengobatan tuberkulosis, karena sebelumnya pemecahan masalahnya lebih ditekankan pada perawatan penderita di sanatorium. Yang bertugas di klinik tersebut adalah alm. Prof. HR. Suroso. Selama pendudukan Jepang, disambung dengan pecahnya Perang Kemerdekaan, segala usaha SCVT menjadi berantakan, kalau tidak dikatakan hancur binasa.
Tidak banyak diketahui bagaimana situasi pemberantasan tuberkulosis di Indonesia selama revolusi kemerdekaan dan pada saat-saat sesudah proklamasi. Yang mungkin banyak diketahui adalah bahwa salah seorang Jenderal Besar kita, almarhum Jenderal Sudirman adalah salah seorang penderita TB paru
Pada tanggal 5 Desember 1950 Pemerintah RI mengirim surat kepada Unicef's Chief of Mission di Jakarta, melaporkan perkembangan TB di Indonesia yang tidak saja tidak menggembirakan, malah sudah mengkhawatirkan. Juga laporan itu diberikan kepada WHO Respresentative di Jakarta. Dalam perundingan-perundingan antara Pemerintah RI, WHO dan Unicef, persetujuan segera dicapai. Hasil dari persetujuan tersebut adalah dibukanya dua pilot project bantuan WHO dan Unicef dalam bulan Oktober 1952, yaitu :
1 Tuberculosis demonstration and Training Programme
2 BCG Demonstration and Training Programme
Keduanya dimaksudkan sebagai dasar dan contoh dalam mengembangkan "Tuberculosis Controle" di seluruh Indonesia kelak. Kesinilah tenaga-tenaga medis dan paramedis dari daerah-daerah dikirim untuk dilatih dan dididik dalam pemberantasan TB, supaya sekembalinya ke daerah masing-masing dapat membangun Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (BP4) sebagai pusat pemberantasan TB didaerahnya. Maka berdirilah diman-mana BP4 yang berstatus pusat maupun daerah, tingkat propinsi maupun kabupaten. BP4 tingkat propinsi harus dipimpin oleh seorang dokter spesialis paru.
Di Batu (Jawa Timur) ada sebuah Sanatorium dibawah pimpinan Dr. J. Van Joost dan di Mojokerto (Jawa Timur), Dr. Wisse khusus bekerja di bidang paru. Dikedua tempat tersebut selain terapi konservatip, juga dilakukan tindakan-tindakan pembedahan, seperti reseksi tulang iga, drainase kaverne, plumbase, torakoskopi, bronkoskopi, pneumotoraks artifisialis dll.
dalam perkembangannya SCVT sejak 20 Januari 1956 diubah namanya menjadi Yayasan Pemberaatasan Penyakit Paru-Pari di Indonesia (YP3I), selanjutnya pada tahun 1985 mengadakan fusi dengan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indoensia (PPTI)
1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan
Maksud dan tujuan dari penulisan buku ini antara lain agar bagi generasi penerus, dokter spesialis paru yang muda-muda dapat mengetahui, mempelajari dan mengamati "sejarah", berdirinya PDPI sejak awal dan perkembangannya, bagaimana para senior kita yang telah tiada maupun yang masih hidup, berjuang dengan gigih "mendirikan" Perhimpunan kita dari tidak dikenal menjadi seperti sekarang ini.